Warga Margacinta Harapkan Perbaikan Puskesmas Pembantu

PANGANDARAN, - Sudah sejak tahun 2009, atap bangunan dari Puskesmas Pembantu yang ada di Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran rusak. Hingga kini, kondisi atap yang berlubang dan pernah ambruk itu dibiarkan tanpa diperbaiki. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintahan setempat untuk mendapat bantuan. Dengan harapan, Puskesmas Pembantu yang ada di Dusun Cidawung dapat diperbaiki. “Kondisinya sudah sejak 2009. Dari dahulu hingga sekarang, kondisinya kian parah. Hingga akhirnya ruangan yang atapnya rusak tidak digunakan,” ucap Kepala Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang, Ade Bin Suhardja, ditemui di ruang kerjanya, Senin (29/4/2013).

Ade menjelaskan, dengan kondisi tersebut, akhirnya ruang pemeriksaan yang digunakan hanya ruang sebelahnya. Di puskesmas pembantu itu, terdapat tiga ruangan dengan dua pintu. Untuk yang rusak adalah atap di satu ruang periksa dengan pintu terpisah. Situasi tersebut pun membuat perawat yang ada di sana tidak lagi bermalam di puskesmas. Awalnya, setiap malamnya ruangan yang kini rusak ditempati oleh perawat untuk bermalam.

Menurut Ade, Puskesmas Pembantu tersebut ada untuk melayani warga Desa Margacinta yang berjumlah 3.185 jiwa atau 1.161 Kepala Keluarga (KK). “Saya sudah mengajukan permohonan bantuan ke pemerintahan Kabupaten Ciamis, juga Provinsi Jawa Barat. Dengan besar dana yang dibutuhkan adalah Rp 75 juta. Akan tetapi hingga sekarang belum ada tanggapan atau realiasasi bantuan,” katanya. Sementara itu, ditemui di Puskesmas Pembantu Desa Margacinta, salah seorang perawat yaitu Ia Kurniati mengaku takut dengan kondisi bangunan saat ini. Bahkan, ketika memeriksa kondisi pasien pun dirinya selalu was-was. “Saya sering lihat ke atas. Soalnya, kondisi atap yang dari dua ruang periksa yang saat ini masih digunakan juga sudah hampir ambruk,” ujarnya.

Dia menceritakan, pada tahun 2009 atap ruangan yang kini ambruk sempat mengagetkan dirinya, juga pasien dan warga setempat. Sebab, suara yang ditimbulkan cukup keras. “Beruntung sedang tidak ada orang. Saya tidak dapat membayangkan kalau sedang ada orang,” tuturnya.

Demi keselamatan, akhirnya genting dari atap yang rusak itu dilepas, dan kayu atap yang sudah rusak oleh rayap pun dibuang. Ia yang setiap hari bertugas dengan Bidan Kurnia saat ini tidak lagi menginap di puskesmas tersebut. Dirinya kini terpaksa pulang pergi dari rumahnya yang didaerah Kecamatan Parigi untuk ke tempat bekerjanya.  Besar harapan, bangunan puskeskmas tersebut dapat segera dibenahi. Selain membahayakan keselamatan, juga kondisi tersebut kurang baik untuk kesehatan. Sebab, menjadi berdebu. Ditambahkan dia, setiap harinya Puskesmas Pembantu melayani sekitar tiga pasien. Dengan rata-rata usia bervariasi. Mulai dari anak-anak hingga 50 tahun ke atas. )Ab@h***

Mobil patroli polisi tabrak warga, 2 tewas

Ciamis - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Cihaurbeuti-Panumbangan tepatnya di Dusun Pamijahan, Desa Medanglayang, Kecamatan, Panumbangan Kabupaten Ciamis, semalam.

Kecelakaan yang melibatkan Mobil Patroli Strada Polsek Panjalu dengan sepeda motor Jenis Mocin Merk Turbo itu, mengakibatkan dua warga Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis meninggal dunia. Keduanya tewas saat dibawa untuk menjalani perawatan ke RSUD Tasikmalaya.

Dari informasi yanh dihimpun, peristiwa kecelakaan terjadi saat mobil patroli Strada Polsek Panjalu yang dikemudikan Aiptu Irawan Purnama, Kanit Intel Polsek Panjalu melaju dari arah Cihaurbeuti (Selatan) menuju Panumbangan-Panjalu (Utara). Sesampai di lokasi, berpapasan dengan sepeda motor Jenis Mocin Merk Turbo yg dikendarai oleh Kisti, berboncengan dengan Hendi.

Kendaraan Mobil Patroli Strada Polsek Panjalu diketahui melaju dengan kecepatan tinggi, sehingga tabrakan kendaraan tidak bisa dihindari lagi.

"Peristiwa tabrakan berlangsung sangat cepat, posisi kendaraan sudah berhadapan. Kedua korban yang diketahui sepulang bermain bola, sempat terpental dan mengalami luka cukup serius," terang Adit (37) saksi mata, Senin (29/4/2013).

Menurut Adit, selain kendaraan patroli meluncur dengan kecepatan tinggi, kondisi jalan Cihaurbeuti-Panumbangan memang sempit. Anggota Satlantas Polres Ciamis membenarkan telah terjadi kecelakaan lalu-lintas yang melibatkan kendaraan Patroli Polsek Panjalu.

"Kesimpulan sementara kecelakaan terjadi akibat kurang hati-hatian dari para pengendara yang kurang memperhatikan faktor keamanan," ujar Anggota Satlantas yang menolak namanya di publikasikan.

Menurut dia, beberapa saat setelah kejadian kedua korban sempat dibawa menuju RSUD Tasikmalaya namun setiba di RSUD korban sudah meninggal dunia. )Ab@h**

Bupati Endjang Bersilaturahmi ke Sejumlah Kecamatan

PANGANDARAN,  Penjabat Bupati Kabupaten Pangandaran, Endjang Naffandy pada hari keduanya di Kabupaten Pangandaran, Jumat (26/4/2013) melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi ke sejumlah tempat.

Sekitar pukul 8.00 WIB, Endjang bersama istri, Neneng Heny dan rombongan bersilaturahmi ke kantor Kecamatan Sidamulih. Sekitar pukul 9.30 WIB, kegiatan dilanjutkan ke Kecamatan Cijulang.

Endjang tiba di Kantor Kecamatan Cijulang sekitar 10.30 WIB. Di sana, dia langsung bersilaturahmi dengan warga dan pemerintahan Kecamatan Cijulang. "Saya ingin bersilaturahmi dan bertemu langsung dengan warga dan pemerintahan ini," ucapnya. (Ab@h**

Susno Duadji: Saya Bukan Terpidana, Tapi Terzalimi

JAKARTA, – Peneliti LIPI Siti Zuhro menyatakan persoalan hukum Susno Duadji mesti diluruskan terlebih dahulu sehingga posisi Susno yang kini menjadi Caleg Partai Bulan Bintang (PBB), betul-betul tidak terkontaminasi oleh pelanggaran hukum. Siti Zuhro juga menyatakan direkrutnya Susno oleh PBB karena faktor uang. Ia menilai jika Susno miskin maka tidak akan ada partai yang mau mencalonkannya. “Susno kalau miskin juga sebetulnya tidak ada yang tertarik,” ujarnya di Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2013).

Menanggapi pernyataan tersebut, Mantan Kabareskrim Mabes Polri Susno Duadji merasa heran dengan adanya pihak-pihak yang masih mendorong kasus hukumnya. Padahal menurutnya, putusan Mahkamah Agung jelas bahwa tidak kalimat yang menyatakan Susno Duadji bersalah. Bila tidak ada vonis bersalah maka tidak ada hukuman dan tentu tidak ada perintah penahanan. Ia mengakui berat menjelaskan kepada pihak-pihak yang tidak mengerti hukum, tidak memiliki latar belakang hukum tetapi bicara soal hukum yang menyangkut kasusnya.

“Memang berat menjelaskan hukum kepada orang yang tidak mengerti hukum dan back groundnya bukan hukum,” ujar Susno Duadji kepada Menits.com, Selasa(23/4/2013) Menurut Susno, putusan MA sudah jelas dan terang benderang. Putusan tersebut juga mengikat secara hukum. Bahwa dirinya tidak disebut bersalah. Oleh karena itu, tidak ada hukuman walau satu tahun atau bahkan satu detik sekalipun.

“Putusan MA berkekuatan hukum tetap. Sama sekali tidak ada kalimat yang menyatakan Susno Duadji bersalah. Tidak ada hukuman walau hanya 1 tahun atau satu bulan atau satu hari atau satu detik sekalipun. Karena tidak ada hukuman maka tentunya tidak ada perintah ditahan,” tegasnya.

Susno menegaskan bahwa dirinya sebenarnya adalah terdzolimi, bukan terpidana. “Susno tidak pernah dipenjara tapi pernah didzolimi dengan ditahan. Ditahan berbeda dengan dipenjara/dihukum,”pungkasnya.

IPW: Upaya Polda Jabar Melindungi Susno Merupakan Langkah Tepat

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai tindakan Mantan Kabareskrim Komjen Pol (Purn) Susno Duadji yang meminta perlindungan kepada Polda Jawa Barat saat akan dieksekusi Kejaksaan adalah hal yang wajar.

"Pasalnya dalam kasus Susno , memang ada kontroversi akibat ketidakjelasan surat putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung," ujar Neta di Jakarta, Kamis (25/4). Neta menjelaskan, dari ketidakjelasan tersebut, maka timbul perbedaan pendapat antara kubu Susno Duadji dengan kubu kejaksaan yang akan melakukan eksekusi. Dalam kondisi polemik yang semakin meninggi itu serta guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan maka polisi memang harus turun tangan sebagai mediator.

"Kebetulan tkp-nya di Jabar dan korbannya adalah Susno Duadji sebagai purnawirawan Polri. Jadi dalam hal ini, Polda jabar tidak bisa dinilai berusaha melindungi Susno" katanya. Oleh karena itu, Neta menilai langkah Polda Jabar tersebut merupakan langkah yang tepat serta polemik hukum akibat tidak jelasnya isi surat MA itu harus diselesaikan dahulu. Selain itu, IPW mengusulkan kejaksaan harus meminta penjelasan dan ketegasan dari MA atas suratnya itu.  

"Sebaliknya kubu Susno mempersoalkan surat MA dan surat perintah eksekusi penangkapan dari kejaksaan ke PTUN agar semuanya ada kejelasan," terangnya. Lebih lanjut, Neta menegaskan, pihak Kejaksaan sebaiknya tidak memaksakan diri untuk melakukan eksekusi sebelum ada keputusan yang tegas./Sumber “Menit.Com)Ab@h**

Endjang Akan Bersilaturahmi ke Sejumlah Kecamatan

PANGANDARAN, - Pejabat Bupati Pangandaran Endjang Naffandy mengungkapkan sudah tak sabar ingin segera ke Pangandaran. Dirinya direncanakan akan ke Kabupaten Pangandaran pada Kamis (25/4/2013).

Dirinya baru dapat ke Pangadaran pada hari itu dikarenakan harus menghadap dan lapor dahulu ke Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Diungkapan Endjang, dirinya telah bertemu dengan Ahmad Heryawan pada Selasa (23/4/2013) pada pertemuan itu dia juga bertemu dengan pejabat lainnya. “Jadi, kemarin dan hari ini saya sudah lapor ke gubernur dan pimpinan di Provinsi Jabar. Lalu saya koordinasi dengan bagian lainnya untuk persiapan. Lalu bahan persiapan itu saya bawa ke Pangandaran,” ujarnya ketika dihubungi "Pikiran Rakyat Lintas Media" (“PRLM”) Rabu (24/4/2013).

Selanjutnya, pada Kamis (25/4/2013) pukul 10.00 WIB, Endjang akan bertemu dengan Bupati Ciamis Engkon Komara, di Ciamis. Dalam pertemuan tersebut, akan membahas tindak lanjut dari pelantikan, dan sejumlah topik pembahasan lainya.

“Dari Ciamis, saya akan langsung ke Pangandaran. Sepanjang perjalanan, saya akan singah dan silaturahmi di kecamatan yang dilewati. Seperti Padaherang, Kalipucang, Pangandaran, dan Parigi,” ucapnya. Nantiya di Parigi, dia akan melihat kondisi kantor dan wilayahnya. Lalu fasilitas lainnya pun akan turut diperhatikan.

Kemudian, pada Sabtu (27/4/2013), Endjang akan bertemu dengan tokoh masyarakat Kabupaten Pangandaran. Pada pertemuan yang akan dilakukan di Pangandaran, adalah untuk harmonisasi. Yaitu agar pemerintahan Kabupaten Pangandaran dapat berjalan dengan baik. “Saya perlu dukungan dari masyarakat dan segenap pihak. Kita bersama-sama dan bekerja sama,” ucapnya.

Dirinya mengakui, banya pekerjaan rumah yang perlu dibenahi dan diselesaikan di Kabupaten Pangandaran. Salah satunya infrastruktur. Untuk jalan rusak itu akan dilakukan identifikasi, dan pendataan. Kemudian, akan bersama-sama diperuangkan, dan segera diperbaiki. )Ab@h ***

Pangandaran Resmi Miliki Plt Bupati

JAKARTA,- Atas nama Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, berdasar Surat Keputusan Presiden No. 48/P/2013 tanggal 20 April 2013, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melantik secara resmi pelaksana tugas (Plt) Bupati Pangandaran, Endjang Naffandi yang akan memimpin Kab. Pangandaran sebagai daerah otonom baru (DOB) selama masa peralihan hingga satu tahun mendatang.  Gamawan berpesan meski pemekaran wilayah membuka peluang terciptanya jabatan politik dan struktural, tapi itu bukan tujuan akhir yang tak lain untuk menyejahterakan rakyat. Hal itu disampaikan Gamawan ketika meresmikan Kab. Pangandaran dan melantik Plt. Bupati yang berlangsung di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jln. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (22/4/13).

Selanjutnya, Gamawan berpesan agar pembangunan gedung sarana pemerintahan termasuk mobil dinas dibuat sederhana, tidak usah berlebihan. Gamawan mengingatkan bahwa cita-cita masyarakat yang mengusung pemekaran wilayah itu karena ingin meningkatkan kesejahteraan. 

“Gedung perkantoran yang penting bersih, cantik, tidak perlu mahal karena cita-cita masyarakat yang mengusung itu tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Gamawan juga berpesan agar untuk sementara ini, DOB tidak melakukan rekrutmen pegawai baru. Seluruh pegawai akan dialihtugaskan dari kabupaten induk terlebih dahulu. Kalaupun ada, rekrutmen diutamakan untuk tenaga guru dan kesehatan, bukan tenaga administratif.

Ia mengingatkan bahwa saat ini rata-rata 60 persen porsi APBD habis untuk belanja aparatur yang jumlahnya hanya 3 persen dari jumlah penduduk Indonesia. “Jangan banyak-banyak mengangkat pegawai. Itu akan jadi beban APBD dan memberatkan,” katanya.

Selain meresmikan Kab. Pangandaran, pada kesempatan itu Gamawan juga meresmikan 10 DOB lainnya yang terdiri dari satu provinsi dan sembilan kabupaten lain. Kesepuluh DOB lainnya tersebut yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Kab. Pesisir Barat (Lampung), Kab. Manokwari Selatan (Papua Barat), Kab. Pegunungan Arfak (Papua Barat), Kab. Mahakam Ulu (Kalimantan Timur), Kab. Malaka (Nusa Tenggara Timur), Kab. Banggai Laut (Sulawesi Tengah), Kab. Pulau Taliabu (Maluku Utara), Kab. Penukal Abab Pematang hilir (Sumatera Selatan), dan Kab. Kolaka Timur. Berdasarkan UU, kesebelas Plt yang dilantik tersebut bertugas untuk menyusun organisasi perangkat daerah (OPD) beserta tupoksinya, memfasilitasi pengisian kursi DPRD, dan memfasilitasi pemilihan kepala daerah pada tahun 2015. Ditemui seusai pelantikan, Endjang mengatakan bahwa fokus utama pemerintahan transisi ini yaitu pembentukan perangkat daerah dan sekretariat DPRD. Terkait rekrutmen pegawai, Endjang akan menerima limpahan dari kabupaten induk dan provinsi sebanyak 4.500 orang yang akan tersebar di 10 satuan kerja perangkat dinas (SKPD). Sementara, terkait ibukota pemerintahan, pihaknya telah mempersiapkan lahan seluas 75 hektare di Desa Cinta Ratu, Kec. Parigi.)Ab@h**

Akses Kuningan-Ciamis Melalui Kecamatan Subang Terputus di Pamulihan

Ciamis,-Ruas jalan penghubung Kab. Kuningan dengan Kab. Ciamis melalui Kec. Subang, Kuningan kini terputus di Desa Pamulihan, Kec. Subang. Dua jembatan pada bagian ruas jalan kabupaten di desa tersebut ambruk memutus transportasi kendaraan akibat diterjang arus sungai. Dua jembatan yang ambruk itu masing-masing jembatan Tarikolot dan Jembatan Cidongkol. Kedua jembatan itu berada pada ruas jalan penghubung antara wilayah kota Kec. Subang ke Desa Pamulihan dan Desa Tangkolo, Kec. Subang, Kuningan, dan selanjutnya tersambung ke wilayah Kec. Rancah, Kab. Ciamis.

Selain itu pada bagian alur jalan tersebut, masih di wilayah Desa Pamulihan, juga terdapat satu titik jalan ambles puluhan centi meter memotong badan jalan akibat terbawa pergerakan tanah. Namun, bagian jalan yang ambles sementara ini masih bisa dilintasi mobil. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Kuningan Hidayat Mu'min, dibenarkan Kepala Desa Pamulihan Dadi Setiawandi, Minggu (21/4) menyebutkan, ambruknya dua jembatan serta amblesnya bagian jalan tersebut, terjadi saat hujan lebat Jumat (19/4) sore akhir pekan kemarin.

Teramati  Minggu (21/4), lebaran badan jalan pada bagian jembatan yang ambruk di kedua jembatan itu, hanya tinggal tersisa sekitar satu meter. Untuk sementara ini kedua jembatan yang putus itu Minggu (21/4) telah disambungkan secara darurat oleh masyarakat menggunakan potongan-potongan gelondongan pohon kelapa. Penyambungan darurat kedua jembatan tersebut, selain melibatkan masyarakat juga mendapat bantuan dari pihak Kecamatan, Koramil, dan Polsek Subang.

"Sebelum disambungkan dengan jembatan darurat begini, kemarin sepeda motor pun tidak bisa melewati dua jembatan ini. Masalahnya, bagian jalan yang masih tersisa di kedua jembatan ini pun, kondisinya sangat rentan ambruk," kata Hidayat Mu'min, seraya menujuk ke arah bagian bawah jembatan Cidongkol, Minggu (21/4).

Hidayat Mu'min dan Dadi Setiawandi, menyebutkan kedua jembatan itu ambruk karena bagian kaki jembatan pada salah satu ujungnya rontok tergerus arus sungai. Selain itu, diduga karena konstruksi jembatannya sudah rapuh dimakan usia. Menyikapi itu, Hidayat Mu'min, Minggu (21/4) menyatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Bina Marga, Kab. Kuningan, untuk merenovasi kedua jembatan tersebut. Termasuk untuk menangani pergerakan tanah di titik jalan yang ambles tersebut tadi.(Ab@h**

Mencerdaskan Bangsa .................

JAKARTA, - Visi pendidikan nasional Indonesia dinilai sudah tidak sejalan lagi dengan slogan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini disebabkan adanya kebijakan yang kontradiktif dan komersil. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat pendidikan yang juga anggota Koalisi Pendidikan, Jeirry Sumampow. 

"Jelas, di lapangan itu sangat berbeda sekali dengan visi pendidikan nasional kita. Buktinya untuk Ujian Nasional 2013 ini ada pelanggaran di mana terjadi keterlambatan soal, dan itu keterlaluan," ujar Jeirry didi Jakarta, Kamis (18/4).

Jierry mengungkapkan akan mengusut pelanggaran keterlambatan soal agar mendapatkan keterangan dari permasalahan tersebut. Karena persoalan ini dianggap sarat dengan praktik dugaan korupsi.

"Jelas kita akan bergerak. Pelanggaran di sini baru sebatas dugaan korupsi dari Kementerian Pendidikan. Namun kita juga akan tinjau pelanggarannya. Mulai dari perencanaan yang dilakukan pihak kementerian terhadap perencanaan pilihan soal, proses tender, hingga kepada percetakan yang telah dipilih," terangnya.

Selain itu, ia juga mengaku banyak menemukan kebijakan-kebijakan yang kontradiktif. Misalnya Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 yang lebih mengomersialkan pendidikan.

"Kita lihat PP nomor 66 tahun 2010 yang katanya sebagai wajah baru Badan Hukum Pendidikan (BHP) serta UU pendidikan tinggi justru menggeser visi pendidikan nasional kita. Karena dalam PP ini lebih mengutamakan komersialisasi. Dan itu bisa menjadikan regulasi dalam masuknya liberalisasi pendidikan di Indonesia," pungkasnya.(Ab@h**

Carut Marut UN Sebuah Tragedi Nasional

JAKARTA, - Banyaknya masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 kali ini, merupakan bentuk nyata ketidak profesionalan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, menurut Anggota Komisi X DPR RI, Itet Sumrijanto, harus ada bentuk nyata pertanggung jawaban dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh. Menurutnya, minta maaf saja tidaklah cukup.

Ia menjelaskan, setiap tahun, 20 persen APBN (hingga sekitar Rp300 triliun) didedikasikan negara untuk sektor pendidikan di segala lini, sesuai amanat undang-undang. UN juga secara rutin dilaksanakan di berbagai tingkat pendidikan dasar dan menengah, namun UN 2013 kali ini dinilai banyak kalangan yang paling memalukan, 11 provinsi tidak bisa UN 2013 secara serentak karena naskah soal tidak diterima pada waktunya.  

"Peristiwa ini tidak bisa dianggap enteng atau hal yang biasa saja. Secara nasional dampak psikologis dan material sangat besar. Kejadian ini tidak saja tragis dan ironis, melainkan sudah merupakan tragedi yang memalukan bangsa secara nasional," ujarnya di Jakarta, Jumat (19/4)

Oleh karena itu, ia menegaskan, Mendikbud harus bertanggung jawab terhadap kegagalan UN 2013. Menurutnya, harus ada langkah kongkrit dari yang bersangkutan sebagai arti resiko dari tanggung jawab.

"Harus diikuti konsekuensi atau tindakan yang bersangkutan sebagai resiko arti bertanggung jawab. Akan lebih terhormat menteri pendidikan dan kebudayaan mengundurkan diri ketimbang dipecat presiden. Ini preseden bahwa ada menteri yang gagal bertugas," tegasnya.

Ia menambahkan, walaupun menteri telah meminta maaf, namun masalah belum selesai karena dampak yang ditanggung siswa maupun pemangku kepentingan yang lain menjadi mahal. 

"Biaya membengkak karena melibatkan TNI AU. Belum terhitung kerja lembur yang tidak gratis. Dari mana biaya ini akan diambil? Karena dalam anggaran yang diajukan ke DPR, tidak termasuk biaya kegagalan," jelasnya.

Selain itu, ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan enggan dikritik terhadap persoalan UN ini. Menurutnya, keberadaan UN sudah lama bermasalah. Kritik bahkan penolakan terhadap UN sudah sering disampaikan. Kasus-kasus stress dihadapi siswa bahkan ada yang bunuh diri, kepala sekolah yang dipecat karena tidak bisa memenuhi target, telah mewarnai diselenggarakannya UN. 

 "Namun pemerintah sepertinya sudah kebal kritik, apakah kacamata kuda telah menjadi senjata untuk menepis kritik. Terhadap kritik ini seharusnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah membuat berbagai terobosan yang radikal. Tidak biasa-biasa saja," pungkasnya.(Ab@h**

Peserta Olimpiade Silat di Ciamis Keluhkan Fasilitas Lomba

CIAMIS,- Sebanyak  70  peserta pencak silat O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional) tingkat SD (sekolah dasar) se Kabupaten Ciamis keluhkan fasilitas kegiatan. Akibatnya, peserta yang mewakili 36 kecamatan ini tidak bisa bermain lepas. Muhamad Ilham siswa kelas lima SD Cihaurbeuti misalnya, mengaku tidak bermain lepas karena Aula Dinas Pendidikan Ciamis sebagai tempat pelaksanaan, sempit dan pengap.

“Iya saya gak bisa konsen dengan keadaan seperti ini,” keluhnya di lokasi kegiatan, Jumat (19/4).

Guru Pembimbing SD Singakasih, Tatang Risman (48) pun mengeluhkan hal serupa, idealnya panitia penyelengara dari dinas pendidikan mempersiapkan ruangan yang layak. Akibat keterbatasan fasilitas ini, menurut Tatang akan berimbas pada penilaian, terlebih semua peserta diharuskan memakai tongkat dalam berlaga.

“Ini kan hanya 3 meter tinggi dari lantai ke atap itu, minimal 9 meter lah. Artinya kondisi ini dapat menghambat penampilan atau power peserta,” jelasnya. 

CIAMIS MENJUARAI….

Sebanyak 500 pesilat perguruan Perisai Diri (PD) jenjang pelajar SD/MI SMP/Madrasah Tsanawiyah SMA/SMK  mengikuti kejuaraan pencak silat antar pelajar se-Jabar, DKI dan Banten yang digelar IPSI Ciamis dan perguruan PD, Senin (21/1), di Gelanggang Galuh Taruna (GGT) Ciamis.

Kejuaraan bertajuk Ciamis Cup ke VI tersebut akan berlangsung sepekan Senin – Minggu (21-26/1) dengan jumlah pesilat putra sebanyak 263 dan pesilat putri sebanyak 237 pesilat dengan mempertandingkan dari nomor kelas A hingga E putra putri.  Dalam sambutanya Bupati Ciamis Engkon Komara yang dibacakan Asda II Sukiman mengatakan pihaknya memberikan apresiasi yang baik kepada seluruh jajaran terkait yang telah mampu menggelar kejuaraan ini.

“Seni beladiri pencak silat,merupakan salah satu warisan budaya bangsa, oleh karenanya agar tidak punah harus terus dilestarikan dan salah satunya yakni kejuaraan pencak silat antar pelajar ini,”kata Sukiman.

Pemkab Ciamis sangat mendukung kesukseskan kejuaraan pencak silat antar pelajar ini pasalnya kejuaraan ini mempunyai nilai strategis untuk tetap melestarikan dan menggali potensi silat khsusnya Ciamis.

“Kita warga Ciamis patut bersyukur pasalnya potensi silat Ciamis telah mampu dikembangkan hingga berbicara prestasi baik ditingkat lokal,regional maupun internasional,” tegas Sukiman.

Pencak silat bagi masyarakat Ciamis adalah sarana efektif untuk membangun jiwa yang kuat dan mental tangguh serta memupuk dan memepereat tali silaturahmi oleh karena itu, para pesilat dari kalangan pelajar ini untuk tidak pantang menyerah dalam bertanding disamping kejuaraan ini untuk  meningkatkan perjuangan, mengembangkan kemampuan seni beladiri dan menghargai lawan-lawannya,dengan cara menjunjung tinggi sportivitas.

“Kita semua berharap kejuaraan PD ini diharapkan sebagi wadah pembinaan dan pengembangan lebih lanjut untuk menggali dan menyalurkan bakat dan minat siswa dalam seni beladiri serta untuk melestarikan nilai-nilai karakter bangsa melalui seni beladiri pencak silat dan kita semua berharap kejuaraan silat antar pelajar PD ini dari tiap tahun ke tahun bisa lebih sukses dan mampu melahirkan pesilat-pesilat profesional,” pungkas Sukiman. Sementara itu Sekum IPSI Kab.Ciamis Uun K Kusniadi mengatakan, kejuaraan silat antar pelajar ini merupakan  agenda tahunan IPSI dan perguruan PD Ciamis dalam upaya mendorong kemajuan pencak silat Ciamis untuk lebih berkembang lagi hingga kedepanya diharapakan akan mampu melhirkan pesilat profesional.

“Digelarnya kejuaraan pencak silat Ciamis Cup ke VI ini diharapkan menjadi langkah yang baik untuk mengembangkan dunia persilatan di Ciamis dan melalui kejuaraan ini pula diharapkan menjadi wadah  para satria dan pendekar muda khususnya dilingkup pelajar bisa mengembangkan potensinya dan bersaing secara sehat guna meraih prestasi,” ujar Uun K Kusniadi.)Ab@h**