Kawasan pesisir pantai disinyalir rawan sebagai tempat persinggahan (transit) para imigran gelap, termasuk kawasan pesisir Pantai Selatan Ciamis. Karena itu, masyarakat jangan sampai membantu para pencari suaka menyeberang ke negara lain seperti Australia yang saat ini menjadi salah satu negara sasaran para imigran gelap.
Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jabar Bagus Putu Taufan menyampaikan hal itu dalam kegiatan Sosialisasi Imigran Ilegal di Bale Desa Pananjung, kemarin. Menurut Bagus, penyelundupan imigran melanggar beberapa aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia maupun hukum internasional.
“Para imigran ilegal menjadikan wilayah Indonesia sebagai negara transit. Biasanya mereka datang dari negara-negara yang sedang dilanda konflik dan ingin mencari suaka ke negara lain tidak melalui aturan imigrasi,” ungkapnya.
Disebutkan Bagus, kehadiran imigran ilegal banyak dampak negatif yang ditimbulkan terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan keamanan. Namun dia mengaku kesulitan untuk membedakan mana imigran gelap dan wisatawan. “Dari penampilan cukup sulit, namun kemungkinan besar mereka tidak memiliki paspor. Karena itu masyarakat dan lingkungan diminta untuk peduli, menanyakan identitas, tujuan mereka datang dan sebagainnya, kalau ada kejanggalan segera melapor,” imbaunya.
Selain itu, Bagus juga mengingatkan warga, seandainya menemukan aktivitas kelompok warga asing mencurigakan diminta segera melapor ke pemerintahan setempat seperti desa, kecamatan atau petugas kepolisian.
Dia menilai, wilayah Ciamis Selatan seperti Pangandaran rawan menjadi tempat persinggahan imigran ilegal, seperti halnya wilayah Pesisir Sukabumi. Ini lantaran aksesnya yang cukup dekat dengan Australia. “Belum lama ini sekitar 20 imigran ilegal ditangkap di Bandung saat akan menuju Pangandaran untuk transit. Mereka datang dari wilayah Bogor,” ungkapnya.
Menyikapi permasalahan ini, Bagus berharap masyarakat Pangandaran tidak bersikap acuh terhadap kehadiran warga negara asing. “Saya saja waktu pertama kali pindah ke Bandung ditanya identitas oleh lingkungan tempat tinggal baru, apalagi ini warga asing,” jelas dia.
Kegiatan sosialisasi imigran ilegal sendiri dihadiri beberapa instansi pemerintahan di tingkat kecamatan, aparat kepolisian, TNI, kelompok wisata, sejumlah organsisasi dan kelompok masyarakat.
Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jabar Bagus Putu Taufan menyampaikan hal itu dalam kegiatan Sosialisasi Imigran Ilegal di Bale Desa Pananjung, kemarin. Menurut Bagus, penyelundupan imigran melanggar beberapa aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia maupun hukum internasional.
“Para imigran ilegal menjadikan wilayah Indonesia sebagai negara transit. Biasanya mereka datang dari negara-negara yang sedang dilanda konflik dan ingin mencari suaka ke negara lain tidak melalui aturan imigrasi,” ungkapnya.
Disebutkan Bagus, kehadiran imigran ilegal banyak dampak negatif yang ditimbulkan terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan keamanan. Namun dia mengaku kesulitan untuk membedakan mana imigran gelap dan wisatawan. “Dari penampilan cukup sulit, namun kemungkinan besar mereka tidak memiliki paspor. Karena itu masyarakat dan lingkungan diminta untuk peduli, menanyakan identitas, tujuan mereka datang dan sebagainnya, kalau ada kejanggalan segera melapor,” imbaunya.
Selain itu, Bagus juga mengingatkan warga, seandainya menemukan aktivitas kelompok warga asing mencurigakan diminta segera melapor ke pemerintahan setempat seperti desa, kecamatan atau petugas kepolisian.
Dia menilai, wilayah Ciamis Selatan seperti Pangandaran rawan menjadi tempat persinggahan imigran ilegal, seperti halnya wilayah Pesisir Sukabumi. Ini lantaran aksesnya yang cukup dekat dengan Australia. “Belum lama ini sekitar 20 imigran ilegal ditangkap di Bandung saat akan menuju Pangandaran untuk transit. Mereka datang dari wilayah Bogor,” ungkapnya.
Menyikapi permasalahan ini, Bagus berharap masyarakat Pangandaran tidak bersikap acuh terhadap kehadiran warga negara asing. “Saya saja waktu pertama kali pindah ke Bandung ditanya identitas oleh lingkungan tempat tinggal baru, apalagi ini warga asing,” jelas dia.
Kegiatan sosialisasi imigran ilegal sendiri dihadiri beberapa instansi pemerintahan di tingkat kecamatan, aparat kepolisian, TNI, kelompok wisata, sejumlah organsisasi dan kelompok masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar