DPRD Ciamis resmi menolak rencana kenaikan BBM dengan mengirim surat
pernyataan langsung ditujukan ke Presiden SBY, Jumat (23/3).
"Surat tersebut saya tandatangani langsung dan sudah disepekati
bersama dengan pimpinan dewan yang lainnya. Dan surat penolakan kenaikan
BBM itu sudah dikirim hari Jumat (23/3) lalu," ujar Ketua DPRD Ciamis, H
Asep Roni, Minggu (25/3).
Menurut Asep Roni, DPRD Ciamis menolak rencana kenaikan BBM setelah
menerima beberapa kali aksi demo dari masyarakat yang menolak kenaikan
BBM.
"Bagaimana pun kenaikan BBM akan berdampak menyeluruh dan sangat
dirasakan sekali oleh masyarakat terutama warga miskin. Meski warga
miskin akan mendapat kompensasi berupa BLT, itu hanya sebagai obat
selama 9 bulan. Tapi dampak kenaikan BBM akan mereka rasakan
bertahun-tahun," ujar Asep Roni.
Dalam kondisi saat ini kata Asep Roni seharusnya pemerintah
memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada masyarakat tentang kondisi
produksi minyak mentah milik negara.
"Apakah produksi minyak mentah dalam negeri mencukupi kebutuhan
nasional atau tidak. Dan kenapa produksi minyak mentah kita harus diolah
di luar negeri, kenapa tidak diolah sendiri dan hasilnya kemudian masuk
lagi ke dalam negeri sebagai barang impor," katanya.
Maraknya penimbunan BBM yang dipicu rencana kenaikan BBM menurut Asep
Roni pemerintah seharusnya sudah mengantisipasinya dengan UU yang
memberikan sanksi keras kepada penyelundup atau penimbun BBM.
"Kalau perlu hukuman bagi penimbun dan penyelundup BBM adalah hukuman
mati seperti halnya yang harus diberlakukan bagi koruptor dan pengedar
narkoba. Pemerintah khawatir kalau harga BBM murah akan marak
penyelundupan. Di Timur Tengah, di Arab harga BBM murah tetapi tidak
terjadi penyelundupan, karena aturannya yang tegas," ujar Asep
Roni.[tribun/sj]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar