Mabes Polri memprediksi gelombang aksi unjuk rasa
terkait penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) masih akan
berlangsung. Bahkan Polri memprediksi tren unjuk rasa meningkat.
"Kalau kita lihat ini pasti akan naik menjelang 1 April. Ini kan bisa dikatakan baru pemanasan," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Saud Usman Nasution, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (22/3/2012)
Meski demikian, Polri tidak akan menghalangi langkah masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya dengan cara turun ke jalan menolak kenaikan harga BBM. "Kita harapkan jangan anarkis, silakan menyampaikan aspirasi pendapat, jangan menganggu ketertiban umum," katanya.
Disinggung mengenai langkah hukum terhadap aksi pengrusakan beberapa fasilitas umum yang dilakukan sekelompok massa di Makassar, Sulawesi Selatan, dalam aksi demonstrasi kemarin, Saud menyampaikan Polri tetap akan memproses hukum kasus perusakan itu.
"Iya, kita tetap akan proses hukum. Cuma saat ini massa lagi marah dan kita tidak mungkin mengambil langkah-langkah itu. Bukan menyelesaikan masalah malah menambah masalah baru," papar Saud.
"Kita akan dokumentasikan dan ambil satu persatu sambil menunggu kondisi kondusif," ucap SaudPuluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar aksi unjuk rasa menentang rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).Seperti aksi-aksi unjuk rasa sebelumnya, mereka berkumpul di kawasan Simpang Lima Garut. Selanjutnya mereka melakukan aksi longmarch menuju Gedung DPRD Garut untuk menemui para wakil rakyat.
Koordinator aksi, Iyep Al-Rosyd mengatakan kebijakan menaikkan harga BBM sangat tidak tepat di tengah kondisi rakyat Indonesia yang sedang kesulitan. Jika pemerintah tetap menaikkan harga BBM menurutnya, hal tersebut dapat makin menyengsarakan rakyat."Kenaikan harga BBM akan menimbulkan efek domino bagi masyarakat. Belum naik saja, dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat. Harga-harga juga sudah melambung dan memberatkan masyarakat," kata Iyep saat berorasi di halaman Gedung DPR.
"Kalau kita lihat ini pasti akan naik menjelang 1 April. Ini kan bisa dikatakan baru pemanasan," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Saud Usman Nasution, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (22/3/2012)
Meski demikian, Polri tidak akan menghalangi langkah masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya dengan cara turun ke jalan menolak kenaikan harga BBM. "Kita harapkan jangan anarkis, silakan menyampaikan aspirasi pendapat, jangan menganggu ketertiban umum," katanya.
Disinggung mengenai langkah hukum terhadap aksi pengrusakan beberapa fasilitas umum yang dilakukan sekelompok massa di Makassar, Sulawesi Selatan, dalam aksi demonstrasi kemarin, Saud menyampaikan Polri tetap akan memproses hukum kasus perusakan itu.
"Iya, kita tetap akan proses hukum. Cuma saat ini massa lagi marah dan kita tidak mungkin mengambil langkah-langkah itu. Bukan menyelesaikan masalah malah menambah masalah baru," papar Saud.
"Kita akan dokumentasikan dan ambil satu persatu sambil menunggu kondisi kondusif," ucap SaudPuluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar aksi unjuk rasa menentang rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).Seperti aksi-aksi unjuk rasa sebelumnya, mereka berkumpul di kawasan Simpang Lima Garut. Selanjutnya mereka melakukan aksi longmarch menuju Gedung DPRD Garut untuk menemui para wakil rakyat.
Koordinator aksi, Iyep Al-Rosyd mengatakan kebijakan menaikkan harga BBM sangat tidak tepat di tengah kondisi rakyat Indonesia yang sedang kesulitan. Jika pemerintah tetap menaikkan harga BBM menurutnya, hal tersebut dapat makin menyengsarakan rakyat."Kenaikan harga BBM akan menimbulkan efek domino bagi masyarakat. Belum naik saja, dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat. Harga-harga juga sudah melambung dan memberatkan masyarakat," kata Iyep saat berorasi di halaman Gedung DPR.
Semarang
Ratusan mahasiswa di Semarang kembali berunjuk rasa
menolak rencana kenaikan BBM. Mereka membakar ban dan keranda putih di
depan kantor DPRD Jateng. Mahasiswa yang tergabung dalam
Pergerakan Organisasi Kota Semarang (POROS) mengawali aksinya di gerbang
Universitas Diponegoro, Jalan Pleburan, Kamis (22/3/2012). Kemudian,
mereka bergeser ke kantor DPRD Jateng, Jalan Pahlawan.
Massa berasal dari berbagai organisasi mahasiswa yaitu SMI, GMNI, PMII, HMI MPO, GMKI, dan KAMMI. Mereka berjalan dengan mengusung keranda putih dengan tulisan 'Rakyat' berwarna merah yang menyimbolkan kematian rakyat akibat kenaikan BBM."Kenaikan harga BBM tidak sesuai dengan konstitusi UUD 1945 yang seharusnya menjadi kerangka Revolusi Nasional untuk membangun perekonomian," kata Galih Pramilu Bakti, Ketua KAMMI Semarang, di depan gedung DPRD Jateng.
"Kenaikan BBM yang mencapai 34% adalah bukti ketidakmampuan pemerintah mengelola energi nasional," imbuhnya.Mahasiswa menuntut pemerintah segera mengkonversi dengan bahan bakar alternatif dan segera menghapus UU sektoral yang bertentangan dengan tujuan bangsa.
"Segera konversi ke bahan bakar alternatif namun pemerintah wajib melindungi dengan payung hukum, hapus UU sektoral yang justru melemahkan BUMN," teriak salah satu mahasiswa dalam orasinya. Mahasiswa juga meluapkan kekecewaannya terhadap Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo karena pernyataannya yang dianggap menggampangkan masalah kenaikan BBM.
"Pernyataan pemimpin Jawa Tengah yang mengatakan kenaikan BBM hanya sebesar harga satu batang rokok itu sangat menyakiti hati rakyat," ungkap Galih.Aksi dilanjutkan dengan membakar keranda dan ban di depan gedung DPRD Jateng. Massa berusaha masuk ke gedung DPRD karena perwakilan mereka yang masuk ke dalam gedung, tidak kunjung keluar. Namun hingga aksi berakhir, keinginan itu tidak terwujud.
Massa berasal dari berbagai organisasi mahasiswa yaitu SMI, GMNI, PMII, HMI MPO, GMKI, dan KAMMI. Mereka berjalan dengan mengusung keranda putih dengan tulisan 'Rakyat' berwarna merah yang menyimbolkan kematian rakyat akibat kenaikan BBM."Kenaikan harga BBM tidak sesuai dengan konstitusi UUD 1945 yang seharusnya menjadi kerangka Revolusi Nasional untuk membangun perekonomian," kata Galih Pramilu Bakti, Ketua KAMMI Semarang, di depan gedung DPRD Jateng.
"Kenaikan BBM yang mencapai 34% adalah bukti ketidakmampuan pemerintah mengelola energi nasional," imbuhnya.Mahasiswa menuntut pemerintah segera mengkonversi dengan bahan bakar alternatif dan segera menghapus UU sektoral yang bertentangan dengan tujuan bangsa.
"Segera konversi ke bahan bakar alternatif namun pemerintah wajib melindungi dengan payung hukum, hapus UU sektoral yang justru melemahkan BUMN," teriak salah satu mahasiswa dalam orasinya. Mahasiswa juga meluapkan kekecewaannya terhadap Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo karena pernyataannya yang dianggap menggampangkan masalah kenaikan BBM.
"Pernyataan pemimpin Jawa Tengah yang mengatakan kenaikan BBM hanya sebesar harga satu batang rokok itu sangat menyakiti hati rakyat," ungkap Galih.Aksi dilanjutkan dengan membakar keranda dan ban di depan gedung DPRD Jateng. Massa berusaha masuk ke gedung DPRD karena perwakilan mereka yang masuk ke dalam gedung, tidak kunjung keluar. Namun hingga aksi berakhir, keinginan itu tidak terwujud.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar