Nelayan Ciamis Tolak Penghapusan Subsidi BBM

CIAMIS, (PRLM).- Nelayan Ciamis bakal menolak rencana pemerintah mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM), karena kebijakan tersebut akan membuat mereka menjadi semakin sengsara. Mereka juga menyatakan bahwa selama ini tidak pernah mendapatkan kemudahan atau keringanan menyangkut kebutuhan tersebut.
"Kalau harga BBM semakin mahal, bagaimana dengan nasib kami, bakal semakin sengsara. Dengan harga BBM yang berlaku saat ini saja, kami harus menanggung beban berat, apalagi kalau sampai dinaikkan. Kami hanya bisa berharap dan minta subsidi BBM untuk nelayan bisa dipertahankan," ungkap Jajang (42) nelayan Pangandaran, Selasa (7/2).
Dia menambahkan, saat ini hasil tangkapan mulai berkurang, apabila dibandingkan dengan kondisi beberapa tahun yang lalu. Nelayan juga tidak bisa menentukan harga jual sendiri, sebab sangat ditentukan dari hasil tawar menawar. Dengan demikian, tambah Jajang, naiknya harga BBM akibat dicabutnya subsidi, bakal semakin menyengsarakan nelayan.
"Sudah hasil tangkapan semakin sedikit, kami juga tidak bisa menentukan harga ikan. Selama ini harga ikan ditentukan hasil tawar menawar, dan nelayan juga tidak mungkin menunda penjualan, sebab harganya bisa terus merosot. Pemerintah seharusnya juga dapat memahami kondisi yang dihadapi nelayan," tuturnya.
Bersama dengan nelayan lainnya, Endang, ia menambahkan bahwa nasib nelayan bakal semakin terpuruk apabila pemerintah tetap mencabut subsidi BBM. Alasannya karena selama ini kebutuhan BBM relatif tetap.
"Kami tidak mungkin mencari ikan sampai laut lepas, karena perahunya kecil. Jadi sasarannya tidak begitu jauh dari pantai, sekitar 12 - 18 mil. Dengan demikian kebutuhan BBM relatif stabil, sedangkan hasil tangkapan juga tidak bisa dipastikan," ungkapnya.
Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Ciamis, Asep Nurdin juga mengaku khawtir dengan rencana pemerintah yang hendak mencabut subsidi BBM, sebab kebijakan tersebut bakal berdapak berat bagi kalangan nelayan. Untuk itu ia berharap pemerintah maupun pihak berwenang lencari solusi pengadaan BBM untuk nelayan. Misalnya harga BBM untuk nelayan tetap mendapatkan subsidi.
Dia mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan nelayan untuk membeli BBM, seharusnya dibedakan dengan usaha lainnya, seperti jasa angkutan maupun produksi lainnya. Sebab untuk sektor jasa maupun produksi, keberadaan BBM sudah dapat diperhitungkan untuk menentukan jasa atau harga jual. Keadaan tersebut, tambah Asep berbeda dengan yang dialami oleh nelayan. Sebab sampai saat ini tidak ada patokan atau standar harga ikan.