Kapolda Jabar Irjen Pol Drs Putut Eko Bayuseno, SH., bertempat di Sasana Riung Mungpulung Mapolda Jabar Jalan Soekarno-Hatta 748 Bandung, Selasa (14/2), memimpin upacara serah terima jabatan pejabat utama Polda Jabar, Kapolrestabes Bandung dan Kapolres jajaran Polda Jabar. Para pejabat yang melaksanakan serah terima yaitu : Karo Ops Polda Jabar dari Kombes Pol Drs Frans Khata Palayukan, SH kepada Kombes Pol Drs Martanto, SH.,MH., Dir Reskrim Um Polda Jabar dari Kombes Pol Drs Eddy Sumitro Tambunan, MSi. kepada Kombes Pol Drs Slamet Riyanto, SH., Kapolrestabes Bandung dari Kombes Pol Drs Widodo Eko Prihastopo,MM kepada Kombes Pol Drs Abdul Rakhman Baso, Kapolres Cianjur dari AKBP Dadang Hartanto, SH.,SIK.,MSi kepada AKBP H. Agus Tri Heriyanto, SIK, Kapolres Karawang dari AKBP Drs Merdisyam, MSi. kepada AKBP Arman Achdiyat, SIK., MSi, Kapolres Sumedang dari AKBP Arman Achdiyat, SIK.,MSi kepada AKBP Eka Satria Bhakti, SIK. dan Kapolres Ciamis dari AKBP Agus Santoso, SIK kepada AKBP Kemas Ahmad Yamin, SIK.
Kapolda Jabar dalam amanatnya pada upacara serah jabatan tersebut mengatakan bahwa serah terima jabatan merupakan suatu proses manajemen yang mengandung arti strategis ditinjau dari dinamika organisasi di dalam mengantisipasi perkembangan tantangan tugas Polri yang semakin berat dan kompleks. Dengan demikian, berbagai tuntutan masyarakat terhadap kinerja Polri untuk melaksanakan fungsi dan perannya selama ini secara bertahap harus ditingkatkan sehingga diharapkan dapat meningkatkan citra baik Polri dan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri. Proses mutasi jabatan selain merupakan kebutuhan organisasi juga sekaligus memastikan berlakunya sistem pembinaan manajemen personil Polri guna mendapatkan figur yang memiliki kompetensi dan kapabilitas sebagaimana yang diharapkan.
Pada kesempatan tersebut juga Kapolda Jabar menyampaikan beberapa penekanan kepada para pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan untuk ditindaklanjuti dengan penentuan langkah yang tepat dan efektif guna mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pertama, fungsi Biro Operasi, memegang peranan yang
sangat penting dalam membina dan menyelenggarakan fungsi manajemen bidang operasi.
Dalam implementasinya fungsi Biro Operasi diharapkan dapat menyiapkan dan merumuskan kebijakan pimpinan dan rencana strategis bidang operasi, pembinaan manajemen operasi kepolisian dan tindakan kontijensi, pembinaan manajemen pelatihan pra operasi serta pengkoordinasian dan pengendalian operasi kepolisian sehingga setiap kegiatan operasional kepolisian dapat dilaksanakan secara tepat dan efektif di dalam menyikapi perkembangan situasi kamtibmas yang terjadi.
Kedua, fungsi Reserse Kriminal Umum sebagai pengemban fungsi penegakan hukum (represif) diharapkan dapat mewujudkan supremasi hukum dan mampu memberikan rasa adil bagi masyarakat. Dalam proses penegakan hukum, diharapkan dapat dilaksanakan secara profesional dan proporsional, tidak arogan serta dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan memprosesnya sampai tahap penuntutan (P-21). Disamping itu, dalam penyidikan perkara dituntut untuk mandiri dan tidak ada intervensi dari pihak manapun terutama terhadap kasus-kasus menonjol dan menjadi perhatian publik. Ketiga, peran kepolisian resor sebagai unsur pelaksana tugas dan wewenang Polri di kabupaten/kota, diharapkan dapat secara optimal melakukan inventarisir terhadap potensi gangguan, ambang gangguan hingga gangguan nyata sehingga dapat dilakukan langkah-langkah konkrit yang tepat dalam mengantisipasinya secara pre-emtif, preventif maupun refresif di dalam mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif. Kembangkan terus semangat kemitraan dengan pemerintah daerah dan semua komponen masyarakat serta berdayakan semua potensi yang dimiliki untuk melakukan kreasi dan inovasi positif dalam mendukung pelaksanaan tugas di wilayah masing-masing. Demikian juga apabila ditemukan konflik-konflik di wilayah masing-masing, agar segera dikoordinasikan dengan fungsi terkait dengan menyelesaikan secara tuntas akar permasalahannya. ·
Kapolda Jabar dalam amanatnya pada upacara serah jabatan tersebut mengatakan bahwa serah terima jabatan merupakan suatu proses manajemen yang mengandung arti strategis ditinjau dari dinamika organisasi di dalam mengantisipasi perkembangan tantangan tugas Polri yang semakin berat dan kompleks. Dengan demikian, berbagai tuntutan masyarakat terhadap kinerja Polri untuk melaksanakan fungsi dan perannya selama ini secara bertahap harus ditingkatkan sehingga diharapkan dapat meningkatkan citra baik Polri dan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri. Proses mutasi jabatan selain merupakan kebutuhan organisasi juga sekaligus memastikan berlakunya sistem pembinaan manajemen personil Polri guna mendapatkan figur yang memiliki kompetensi dan kapabilitas sebagaimana yang diharapkan.
Pada kesempatan tersebut juga Kapolda Jabar menyampaikan beberapa penekanan kepada para pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan untuk ditindaklanjuti dengan penentuan langkah yang tepat dan efektif guna mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pertama, fungsi Biro Operasi, memegang peranan yang
sangat penting dalam membina dan menyelenggarakan fungsi manajemen bidang operasi.
Dalam implementasinya fungsi Biro Operasi diharapkan dapat menyiapkan dan merumuskan kebijakan pimpinan dan rencana strategis bidang operasi, pembinaan manajemen operasi kepolisian dan tindakan kontijensi, pembinaan manajemen pelatihan pra operasi serta pengkoordinasian dan pengendalian operasi kepolisian sehingga setiap kegiatan operasional kepolisian dapat dilaksanakan secara tepat dan efektif di dalam menyikapi perkembangan situasi kamtibmas yang terjadi.
Kedua, fungsi Reserse Kriminal Umum sebagai pengemban fungsi penegakan hukum (represif) diharapkan dapat mewujudkan supremasi hukum dan mampu memberikan rasa adil bagi masyarakat. Dalam proses penegakan hukum, diharapkan dapat dilaksanakan secara profesional dan proporsional, tidak arogan serta dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan memprosesnya sampai tahap penuntutan (P-21). Disamping itu, dalam penyidikan perkara dituntut untuk mandiri dan tidak ada intervensi dari pihak manapun terutama terhadap kasus-kasus menonjol dan menjadi perhatian publik. Ketiga, peran kepolisian resor sebagai unsur pelaksana tugas dan wewenang Polri di kabupaten/kota, diharapkan dapat secara optimal melakukan inventarisir terhadap potensi gangguan, ambang gangguan hingga gangguan nyata sehingga dapat dilakukan langkah-langkah konkrit yang tepat dalam mengantisipasinya secara pre-emtif, preventif maupun refresif di dalam mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif. Kembangkan terus semangat kemitraan dengan pemerintah daerah dan semua komponen masyarakat serta berdayakan semua potensi yang dimiliki untuk melakukan kreasi dan inovasi positif dalam mendukung pelaksanaan tugas di wilayah masing-masing. Demikian juga apabila ditemukan konflik-konflik di wilayah masing-masing, agar segera dikoordinasikan dengan fungsi terkait dengan menyelesaikan secara tuntas akar permasalahannya. ·
Tidak ada komentar:
Posting Komentar