Carut Marut UN Sebuah Tragedi Nasional

JAKARTA, - Banyaknya masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 kali ini, merupakan bentuk nyata ketidak profesionalan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, menurut Anggota Komisi X DPR RI, Itet Sumrijanto, harus ada bentuk nyata pertanggung jawaban dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh. Menurutnya, minta maaf saja tidaklah cukup.

Ia menjelaskan, setiap tahun, 20 persen APBN (hingga sekitar Rp300 triliun) didedikasikan negara untuk sektor pendidikan di segala lini, sesuai amanat undang-undang. UN juga secara rutin dilaksanakan di berbagai tingkat pendidikan dasar dan menengah, namun UN 2013 kali ini dinilai banyak kalangan yang paling memalukan, 11 provinsi tidak bisa UN 2013 secara serentak karena naskah soal tidak diterima pada waktunya.  

"Peristiwa ini tidak bisa dianggap enteng atau hal yang biasa saja. Secara nasional dampak psikologis dan material sangat besar. Kejadian ini tidak saja tragis dan ironis, melainkan sudah merupakan tragedi yang memalukan bangsa secara nasional," ujarnya di Jakarta, Jumat (19/4)

Oleh karena itu, ia menegaskan, Mendikbud harus bertanggung jawab terhadap kegagalan UN 2013. Menurutnya, harus ada langkah kongkrit dari yang bersangkutan sebagai arti resiko dari tanggung jawab.

"Harus diikuti konsekuensi atau tindakan yang bersangkutan sebagai resiko arti bertanggung jawab. Akan lebih terhormat menteri pendidikan dan kebudayaan mengundurkan diri ketimbang dipecat presiden. Ini preseden bahwa ada menteri yang gagal bertugas," tegasnya.

Ia menambahkan, walaupun menteri telah meminta maaf, namun masalah belum selesai karena dampak yang ditanggung siswa maupun pemangku kepentingan yang lain menjadi mahal. 

"Biaya membengkak karena melibatkan TNI AU. Belum terhitung kerja lembur yang tidak gratis. Dari mana biaya ini akan diambil? Karena dalam anggaran yang diajukan ke DPR, tidak termasuk biaya kegagalan," jelasnya.

Selain itu, ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan enggan dikritik terhadap persoalan UN ini. Menurutnya, keberadaan UN sudah lama bermasalah. Kritik bahkan penolakan terhadap UN sudah sering disampaikan. Kasus-kasus stress dihadapi siswa bahkan ada yang bunuh diri, kepala sekolah yang dipecat karena tidak bisa memenuhi target, telah mewarnai diselenggarakannya UN. 

 "Namun pemerintah sepertinya sudah kebal kritik, apakah kacamata kuda telah menjadi senjata untuk menepis kritik. Terhadap kritik ini seharusnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah membuat berbagai terobosan yang radikal. Tidak biasa-biasa saja," pungkasnya.(Ab@h**